Perbankan Harus Jeli Identifikasi Usaha Potensial Papua Barat

30-03-2016 / KOMISI VI

 

Pembangunan wilayah timur Indonesia merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini. Peran perbankan sangatlah penting dalam menunjang program pemerintah tersebut. "Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua Barat saat ini berkembang pesat, akan tetapi masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia," kata Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat pertemuan antara tim kunker Komisi VI dengan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BRI (Persero), BTN, dan Direksi Bank Pelaksana KUR, Selasa (29/3'2016) di Room Wajag 4, Swiss-Belhotel, Papua Barat.

 

Ia meminta kepada pihak perbankan harus jeli mengidentifikasi usaha potensial di Papua Barat. Pemerintah dan lembaga keuangan harus turut membantu dalam mempermudah akses usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) ke bank.

 

"Dengan demikian iklim usaha di Papua Barat yang saat ini masih rendah bisa ditingkatkan," ujarnya. Masalah perkreditan di Papua Barat lanjut dia, tidaklah sederhana, akan tetapi bukannya tidak mungkin untuk diselesaikan. Karena percepatan akses keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu merancang program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas kegiatan ekonomi daerah. Salah satunya adalah dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dan IKM.

 

Bila hal tersebut dilakukan dan seluruh potensi sektor jasa keuangan diintegrasikan, maka struktur ekonomi daerah dapat diperbaiki. Dengan demikian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dapat tercipta.

 

Menurut politisi PAN ini, bank merupakan perantara keuangan yang sangat penting menggerakkan roda perekonomian. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan perbankan menyalurkan dana dari unit-unit surplus kepada para unit defisit yang akan digunakan untuk konsumsi, modal kerja dan investasi.
 

 

Ia berharap agar lembaga-lembaga keuangan yang ada dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...